WARTANOW.COM – Penguatan strategi komunikasi menjadi kunci bagi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dalam mendorong terpenuhinya akomodasi yang layak (AYL). Hal itu mengemuka dalam Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) Seri 2 yang diselenggarakan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, bekerja sama dengan UPT Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Surabaya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (23/5).
Mengusung tema “Dari Isu ke Strategi: Menyusun Arah Komunikasi OPDis yang Lebih Terarah”, kegiatan tersebut mempertemukan OPDis, pemerintah daerah, akademisi, dan media untuk memperkuat kapasitas komunikasi sebagai alat advokasi perubahan.
Kepala BLSDM Komdigi Surabaya, Bagus Winarko, menekankan bahwa tantangan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan akses fisik, tetapi juga akses informasi dan ruang untuk didengar.
“Banyak organisasi disabilitas memiliki semangat advokasi yang kuat, namun masih menghadapi kendala dalam menyusun strategi komunikasi yang terarah dan menjangkau audiens yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur INOVASI Bidang Ekosistem Pendidikan dan Manajemen Sub Nasional, Handoko Widagdo, menegaskan bahwa pemenuhan AYL merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
“Setiap anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang setara, didukung akomodasi yang layak, mulai dari alat bantu, penyesuaian pembelajaran, hingga lingkungan yang aksesibel,” katanya.
Menurut Handoko, OPDis perlu memperkuat komunikasi agar isu akomodasi yang layak dapat dipahami publik dan direspons oleh para pengambil kebijakan.
Sebanyak 40 peserta dari berbagai OPDis di Sidoarjo mengikuti diskusi dan kerja kelompok untuk menyusun strategi komunikasi organisasi yang lebih terarah dan berdampak.
Diskusi dipandu Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UMSIDA, Kemil Wachidah, yang menilai penguatan komunikasi menjadi jembatan penting antara persoalan di lapangan dan perubahan kebijakan.
“Strategi komunikasi membantu OPDis menerjemahkan pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan menjadi pesan yang terarah, sehingga lebih mudah dipahami dan direspons oleh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dalam sesi gelar wicara, aktivis disabilitas Sunarman Sukamto menekankan pentingnya fokus pada isu prioritas dalam advokasi.
“Komunikasi tidak bisa membahas semua hal sekaligus. Kita harus memilih isu yang paling berdampak, lalu menyampaikannya dengan cara yang menyentuh logika sekaligus empati,” katanya.
Dari perspektif media, jurnalis Cheta Nilawaty menyoroti pentingnya kejelasan pesan dalam strategi komunikasi.
“Strategi komunikasi yang jelas siapa audiensnya, apa pesannya, dan bagaimana menyampaikannya, akan menentukan apakah advokasi bisa memengaruhi kebijakan,” ujarnya.
Sedangkan Ameilia Rizkyka Handayani dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) Sidoarjo menyoroti kebutuhan nyata komunitas disabilitas, seperti ketersediaan juru bahasa isyarat di layanan publik sebagai bagian dari AYL.
“Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi memastikan setiap orang didengar dan dipahami,” katanya.
Sebagai penguatan diskusi, tim INOVASI turut memaparkan hasil analisis media monitoring periode Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan OPDis masih perlu memperkuat kapasitas dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dan efisien guna mendorong pemenuhan akomodasi yang layak di Sidoarjo.
Melalui KBK Seri 2, setiap OPDis didorong menghasilkan draf strategi komunikasi sebagai panduan advokasi ke depan, agar suara penyandang disabilitas tidak hanya terdengar, tetapi juga mampu mendorong perubahan nyata. (NZT)
