WARTANOW.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat sosialisasi izin dan sertifikasi bangunan, terutama bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berjalan sesuai standar keselamatan konstruksi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan seluruh pondok pesantren wajib memiliki PBG sebagai bukti bangunan aman dan layak fungsi. Ia menilai, penerapan aturan tersebut sangat penting agar seluruh fasilitas pendidikan, termasuk pesantren, memiliki kualitas bangunan yang terjamin dan sesuai standar teknis.
Hal itu disampaikan Dody saat meninjau Pondok Pesantren Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/10/2025), pascainsiden ambruknya bangunan musala di kompleks tersebut yang menelan korban puluhan santri pada 29 September 2025 lalu.
“Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar seluruh pondok pesantren memahami pentingnya PBG. Dulu namanya IMB, sekarang berubah menjadi PBG, untuk memastikan kualitas bangunannya memenuhi standar keselamatan,” kata Dody.
Menurutnya, bangunan pendidikan harus memenuhi ketentuan keselamatan bagi seluruh penghuni dan peserta didik. Fokus utama pemerintah saat ini, lanjut Dody, adalah penanganan tanggap darurat agar evakuasi dan pembersihan material reruntuhan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
“Saat ini yang paling utama adalah memastikan keselamatan dan penyelesaian tahap tanggap darurat. Kami siap memberikan bantuan teknis, termasuk pembersihan,” ujarnya.
Untuk mendukung proses evakuasi, Kementerian PU menurunkan sejumlah alat berat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Peralatan yang dikerahkan meliputi satu unit excavator breaker, 12 dump truck, empat jack hammer, dan tiga bar cutter.
Selain itu, satu unit mobile crane juga disiagakan untuk mempercepat proses pembersihan material reruntuhan. Sebanyak 34 personel lapangan diterjunkan ke lokasi, terdiri dari operator, pengemudi, tenaga kerja, pelaksana, serta koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian PU.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pendataan dan pengecekan seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden ingin evaluasi menyeluruh terhadap keamanan infrastruktur pesantren segera dilakukan.
“Evaluasi ke depan ke semua pondok pesantren. Kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan dan infrastruktur masing-masing,” ujar Prasetyo, Minggu (5/10/2025).
Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. Presiden disebut terus memantau perkembangan penanganan di Sidoarjo dan meminta seluruh kementerian serta kepala daerah menindaklanjuti arahan tersebut dengan cepat. (LTJ)