WARTANOW.COM – Pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 sementara ini mengalami penyesuaian menjadi Rp229 triliun dari rencana awal sebesar Rp268 triliun. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penurunan angka ini bukan bentuk pengurangan komitmen pemerintah, melainkan hasil dari pembenahan tata kelola agar alokasi APBN lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa besaran Rp229 triliun tersebut masih bersifat sementara. Proses evaluasi dan penyisiran efisiensi pelaksanaan program di lapangan saat ini masih terus berjalan.
“Ditulisnya sementara ya. Kalau bisa kita lebih efisien lagi,” ujar Agustina, Rabu (22/7/2026).
Agustina menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah target utama BGN, melainkan dampak positif dari perbaikan tata kelola. Fokus utama lembaga saat ini adalah memastikan distribusi MBG berjalan akurat dan mampu menjangkau penerima manfaat secara optimal.
Penataan Layanan SPPG Hindari Tumpang Tindih
Salah satu poin penting dalam evaluasi BGN adalah ditemukannya kasus di mana satu sekolah dilayani oleh lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tumpang tindih (overlapping) ini dinilai memicu pemborosan anggaran.
Untuk mengatasinya, BGN tengah melakukan penataan ulang (re-mapping) wilayah operasional setiap SPPG. Langkah penataan wilayah layanan ini diproyeksikan akan membuat skema distribusi menjadi jauh lebih efisien sekaligus menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran final.
Refocusing Penerima Manfaat Masih Berjalan
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menegaskan bahwa perubahan pagu dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun belum bersifat final. BGN saat ini masih melakukan refocusing data jumlah penerima manfaat untuk menghitung angka kebutuhan yang presisi.
“Ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyesuaikan apa-apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada APBN, agar kita bisa menjalankan MBG secara efektif, efisien, transparan, dan akurat,” jelas Lili.
Penyesuaian pagu anggaran program MBG ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja negara (quality of spending). Melalui penyelarasan sasaran dan efisiensi tata kelola, pemerintah optimistis setiap rupiah dari APBN dapat memberikan dampak maksimal tanpa mengorbankan kualitas nutrisi bagi para penerima manfaat. (CLS)
