WARTANOW.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pergantian tersebut dilakukan setelah evaluasi menunjukkan target kinerja yang telah dijanjikan belum tercapai.
Eri menegaskan, pergantian kepala perangkat daerah bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Menurutnya, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu 1 tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” ujar Eri, Rabu (7/10/2026).
Menurut Eri, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintahan sekaligus masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai sasaran. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu menyatukan berbagai elemen pembangunan.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.
ASN Surabaya Didorong Lebih Dekat dengan Masyarakat
Dalam upaya memperkuat pelayanan publik, Pemkot Surabaya juga mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Eri mengatakan ASN tidak hanya dituntut bekerja dari kantor, tetapi juga harus hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di balai RW.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya,” paparnya.
Eri menjelaskan, pelayanan publik di Surabaya dirancang berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan pelayanan warga.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tutur Cak Eri.
Ratusan Aplikasi Pemkot Surabaya Dipangkas Jadi Dua
Transformasi pelayanan juga dilakukan melalui sistem digital pemerintah daerah. Eri menyebut ratusan aplikasi yang sebelumnya digunakan Pemkot Surabaya dipangkas menjadi dua platform utama.
Kedua platform tersebut yakni KantorKu, yang digunakan pemerintah daerah, dan WargaKu, yang menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu,” terangnya.
Menurut Eri, penyederhanaan aplikasi tersebut dilakukan agar pelayanan pemerintahan lebih mudah diakses dan tidak membingungkan masyarakat dengan terlalu banyak kanal layanan.
Tujuh Indikator Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Eri juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Ia mengatakan visi dan misi kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur, harus diarahkan pada tujuan negara.
“Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara,” kata Cak Eri.
Ia menyebut terdapat tujuh indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Ketujuh indikator tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, kematian ibu dan anak, indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, serta pertumbuhan ekonomi.
Menurut Eri, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan terhadap indikator pembangunan tersebut.
“Maka apa pun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya. (MOZ)
