WARTANOW.COM – Langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi risiko gempa bumi di Surabaya perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Kolaborasi erat antara pemerintah kota dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak risiko serta mencegah kepanikan massal saat bencana terjadi.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mendorong kedua belah pihak untuk memperkuat sinergi dalam langkah antisipasi. Hal ini menjadi makin krusial mengingat hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi waktu terjadinya gempa secara pasti.
“Adanya risiko gempa, masyarakat khususnya dan pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya dalam melakukan mitigasi dan kesiapan dini. Mengingat potensi risiko gempa ini, masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara langsung kapan terjadinya gempa,” ujar Saifuddin.
Urgensi Sensor Dini dan Infrastruktur Kebencanaan
Selain penguatan fisik infrastruktur dan edukasi mitigasi, Saifuddin menyuarakan pentingnya pengadaan serta pemasangan alat sensor dini. Keberadaan sensor tersebut dinilai sangat vital untuk mendukung sistem peringatan dini (early warning system) yang optimal di kawasan perkotaan seperti Surabaya.
Tidak hanya penyediaan alat, ketepatan respons bencana juga harus didasari oleh data yang akurat. Ia menekankan agar Pemerintah Kota Surabaya secara rutin berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat.
“Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan secara dini,” jelasnya.
Tangkal Hoaks untuk Cegah Keresahan Warga
Di sisi lain, aspek penanganan informasi menjadi sorotan utama. Saifuddin mengimbau warga Surabaya agar senantiasa kritis serta tidak mudah menerima maupun menyebarkan berita bohong (hoaks) terkait isu kebencanaan. Informasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi menimbulkan keresahan dan kepanikan yang berbahaya.
Oleh karena itu, penanganan arus informasi kebencanaan tidak hanya menjadi beban BMKG atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata, melainkan juga peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pemerintah melalui Diskominfo diharapkan dapat bergerak cepat menyampaikan klarifikasi dan informasi yang valid kepada publik.
“Informasi-informasi pemerintah harus disampaikan kepada masyarakat yang sebenar-benarnya agar masyarakat tidak mengonsumsi informasi yang tidak benar,” tegas Saifuddin.
Penyampaian informasi yang transparan dan akurat merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi mitigasi bencana, sebab kepanikan yang dipicu kabar burung acapkali membawa risiko bahaya yang tak kalah besar. (XVA)
