WARTANOW.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi atas komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif. Apresiasi tersebut mengemuka dalam acara audiensi dan sosialisasi Program Penilaian HAM di Banyuwangi, Jumat (7/8/2026).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah beserta jajaran komisioner. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah yang berfokus pada human-centered development atau pembangunan berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut terbukti efektif membawa perbaikan pada berbagai indikator pembangunan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan Banyuwangi berhasil ditekan hingga 6,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,17, usia harapan hidup menyentuh 74,43 tahun, dan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,65 persen.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi memperluas pemerataan akses melalui program inovatif seperti Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, Beasiswa Banyuwangi Cerdas, hingga Banyuwangi Progresif. Layanan bagi anak berkebutuhan khusus juga diperkuat lewat program Agage Pintar dan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati).
“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk Fiestiandani, Kamis (6/8/2026).
Pada sektor kesehatan, layanan preventif difasilitasi melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi yang bekerja sama dengan NORA Health dari Amerika Serikat. Sementara itu, hak atas pangan dijamin lewat Program Rantang Kasih untuk lebih dari 3.000 lansia miskin, serta Program Banyuwangi Tanggap Stunting yang memberdayakan pedagang sayur keliling.
Komitmen inklusivitas Pemkab Banyuwangi juga diperkuat lewat penerapan kebijakan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas. Saat ini, enam organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan ASN penyandang disabilitas, didukung oleh ruang partisipasi publik seperti Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengaku terkesan dengan kelengkapan data dan keterarahan program di Banyuwangi. Ia menilai berbagai langkah yang diambil telah sejalan dengan prinsip dan indikator hak asasi manusia.
“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ungkap Anis Hidayah.
Atas capaian tersebut, Komnas HAM memproyeksikan Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang akan mengikuti Penilaian HAM nasional tahun depan—sebuah program koordinasi Bappenas yang bertujuan mengukur penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan daerah. (QFU)
