WARTANOW.COM – Kota Surabaya terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini dirancang untuk mempercepat sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Uji coba aplikasi mutakhir ini digelar langsung di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengungkapkan bahwa Surabaya masuk dalam daftar 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan transformasi digital layanan perlindungan sosial. Adapun untuk wilayah Jawa Timur, uji coba tahap awal sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.
Menurut Robben, kehadiran sistem baru ini menjadi jawaban atas panjangnya rantai birokrasi pengusulan bansos manual terdahulu yang memakan waktu hingga tiga bulan karena harus melalui verifikasi berjenjang dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kepala Daerah, hingga divalidasi bersama BPS di Kemensos.
“Kemudian untuk menganalisis dan memutuskan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan, sistem (berbasis AI) hanya butuh waktu 15 hingga 45 menit. Ini memangkas birokrasi dan tata kelola secara luar biasa,” tegas Robben.
Langkah digitalisasi radikal ini dipicu oleh temuan Dewan Ekonomi Nasional yang mengindikasikan masih adanya bansos yang tidak tepat sasaran akibat faktor subjektivitas di lapangan. Melalui Perlinsos Digital, keputusan kelayakan penerima kini murni berbasis data objektif.
“Melalui sistem terintegrasi ini, kita ingin memastikan negara hadir melindungi warganya sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945,” imbuhnya.
Verifikasi Akurat Lewat Integrasi Data Lintas Instansi
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar memindahkan data dari kertas ke komputer, melainkan bentuk perbaikan tata kelola agar bansos lebih transparan.
Fifi menjelaskan, kecepatan aplikasi Perlinsos Digital terjadi karena sistem telah mengintegrasikan data dari berbagai instansi vital secara real-time, mulai dari Dukcapil, ATR/BPN (pertanahan), Samsat, Korlantas Polri (kepemilikan kendaraan), hingga BPJS.
“Dengan integrasi ini, verifikasi data warga menjadi jauh lebih cepat. Jika hanya daftar saja 1-2 menit selesai. Waktu 15 hingga 45 menit itu pun sudah termasuk jika ada proses sanggah dari warga,” papar Fifi mengenai peran Komdigi dalam penyediaan layanan data tersebut.
Surabaya Siapkan 12 Ribu Agen, Targetkan Implementasi Nasional 2027
Pemerintah Kota Surabaya merespons cepat penunjukan ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyatakan pihaknya telah menerjunkan lebih dari 12 ribu agen pendamping di lapangan untuk mengawal masyarakat.
Sebelum menyasar Kelurahan Pakis, bimbingan teknis serupa telah dilakukan di Kelurahan Ketabang dan Genteng. Agen-agen ini bertugas krusial, terutama membantu warga rentan yang tidak memiliki perangkat smartphone.
“Basis utama untuk mengakses aplikasi Perlinsos Digital ini adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, para agen di lapangan memiliki tugas ganda, yaitu membantu warga mengaktivasi IKD sekaligus mendaftarkan mereka ke dalam sistem Perlinsos,” terang Antiek.
Hingga pertengahan Juni 2026, Dinsos Surabaya mencatat sudah ada sekitar 300 hingga 400 data warga yang berhasil dimasukkan ke dalam sistem uji coba. Evaluasi berkala terus digodok bersama kementerian terkait guna menyempurnakan performa aplikasi sebelum Perlinsos Digital resmi diimplementasikan secara massal di seluruh Indonesia pada tahun 2027 mendatang. (kj)
Kata Kunci / Tags: Perlinsos Digital, Bantuan Sosial Surabaya, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinsos Surabaya, Bansos Berbasis AI, Robben Rico, Antiek Sugiharti, Fifi Aleyda Yahya, Identitas Kependudukan Digital. (KEL)
