WARTANOW.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah umrah Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah. Salah satunya melalui penyusunan skema pemulangan yang jelas bagi para jemaah yang hingga kini belum dapat kembali ke Tanah Air.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).
Diketahui, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali sesuai jadwal. Kondisi tersebut dipicu gangguan penerbangan internasional akibat eskalasi konflik regional di Timur Tengah.
Situasi ini dinilai menempatkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dalam posisi rentan, baik dari sisi kepastian perjalanan, keamanan, maupun jaminan layanan selama berada di luar negeri.
Perlu Langkah Konkret
Selly menyampaikan bahwa imbauan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menegaskan pemerintah terus memantau situasi secara intensif. Sejumlah langkah antisipatif juga telah diambil guna memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jemaah umrah.
Namun demikian, ia menilai imbauan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis agar terdapat kepastian terkait pemulangan jemaah.
Menurutnya, situasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah ke depan.
Tiga Aspek Strategis
Selly menekankan setidaknya ada tiga aspek strategis yang perlu diperkuat:
1. Penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara, termasuk protokol krisis yang terstruktur, skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama situasi darurat.
2. Penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah, agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
3. Penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jemaah, guna memastikan kejelasan informasi dan menghindari kecemasan berkepanjangan. (RNU)
