WARTANOW.COM – Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Sidang tersebut menjadi momen penting dalam menentukan kepastian awal ibadah puasa bagi umat Islam di Indonesia.
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa sidang isbat bukan sekadar agenda teknis penentuan posisi hilal, melainkan forum musyawarah negara yang memadukan pendekatan ilmiah dan keagamaan.
“Sidang Isbat bukan sekadar forum teknis astronomi. Ini adalah ruang musyawarah negara yang mempertemukan sains dan fikih. Pemerintah hadir untuk memastikan keputusan yang diambil memiliki legitimasi ilmiah sekaligus otoritas keagamaan, sehingga umat mendapatkan kepastian dan ketenangan,” ujarnya dalam laman resmi Kemenag.
Instrumen Konstitusional Jaga Stabilitas
Menurut Abu Rokhmad, mekanisme sidang isbat merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan kepastian pelaksanaan ibadah secara nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Menjelang pelaksanaan sidang isbat, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag telah menggelar pertemuan bersama para pakar falak, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah lembaga pemerintah. Pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026) itu bertujuan memperkuat komitmen menjaga persatuan dan ketenangan umat.
Dalam forum tersebut, pemerintah kembali menegaskan penggunaan pendekatan integrasi hisab dan rukyat secara moderat atau wasathiyah.
Integrasi Hisab dan Rukyat
Hisab digunakan sebagai prediksi ilmiah berdasarkan perhitungan astronomi, sedangkan rukyat menjadi verifikasi empiris melalui pengamatan hilal secara langsung di lapangan.
Integrasi keduanya menjadi dasar pengambilan keputusan resmi dalam sidang isbat, sehingga hasil penetapan awal Ramadan diharapkan memiliki kekuatan ilmiah sekaligus legitimasi syar’i.
Dengan jadwal sidang isbat yang telah ditetapkan pada 17 Februari mendatang, Kemenag berharap seluruh elemen umat Islam dapat menyambut Ramadan dengan sikap dewasa, menjaga ukhuwah, serta menghormati keputusan yang akan diumumkan pemerintah. (VGM)
