WARTANOW.COM – Ratusan mahasiswa menggelar aksi bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia II di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui wakil rakyat di tingkat provinsi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Rizqi Senja Virawan, mengatakan lima isu utama yang diangkat dalam demonstrasi tersebut mencakup penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, persoalan pegawai MBG, nasib guru honorer, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, serta deforestasi hutan yang dinilai memicu berbagai bencana.
“Kalau untuk tuntutan utama itu ada lima isu. Isu pertama terkait dengan 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan. Lalu mengenai pegawai MBG yang diangkat dan di situ mendeskreditkan guru honorer sampai hari ini,” ujar Rizqi.
“Terus ada wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saat ini juga banyak sekali deforestasi di Indonesia yang menyebabkan bencana di mana-mana,” tambahnya.
Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Lamongan, Universitas Hang Tuah, serta sejumlah kampus lainnya.
Dalam orasinya, massa aksi berharap DPRD Jawa Timur dapat menjadi perwakilan suara mereka untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Yang kami harapkan di sini DPRD dan masyarakat, terutama dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa, yaitu satu suara,” katanya.
Para mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk bersatu dalam menyuarakan tuntutan tersebut, mengingat isu yang diangkat berskala nasional.
“Sehingga setidaknya perwakilan kami di DPRD Jawa Timur satu suara dengan kami untuk nanti pada akhirnya mengaudiens ke pusat,” harap Rizqi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai penyampaian orasi secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa. (CZL)
