WARTANOW.COM – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Pindu Ajib Hamdani, menilai bahwa rencana penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki potensi besar untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Ajib, konsumsi domestik menyumbang sekitar 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seperti penurunan tarif PPN dapat menjadi langkah cepat yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Menurunkan tarif PPN berarti memberi napas tambahan bagi masyarakat agar bisa meningkatkan konsumsi barang dan jasa,” ujar Ajib dalam dialog bersama PRO3 RRI, baru-baru ini.
Ajib menekankan bahwa dampak penurunan PPN jauh lebih luas dibandingkan insentif yang hanya menyasar sektor usaha. Ia menyebut bahwa kebijakan ini akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi secara lebih merata.
“Kalau insentif hanya diberikan pada pelaku usaha, manfaatnya terbatas. Tapi penurunan PPN dirasakan semua pihak,” jelasnya.
Meski demikian, Ajib mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif pajak. Ia menilai, kekuatan fiskal negara harus tetap menjadi pertimbangan utama untuk menghindari potensi kekurangan penerimaan negara atau shortfall.
“Ketika tarif PPN diturunkan, otomatis ada potensi shortfall. Pemerintah harus menyiapkan sumber penutup dari potensi itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ajib menyatakan bahwa penurunan tarif PPN berpeluang memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong aktivitas sektor swasta yang pada akhirnya memperluas perputaran ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa meskipun penerimaan pajak bisa menurun, peningkatan volume transaksi dan konsumsi masyarakat dapat menutup kekurangan tersebut melalui peningkatan skala ekonomi secara menyeluruh.
“Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan daya beli masyarakat. Itu kunci utama menjaga ketahanan ekonomi nasional,” tutup Ajib.
Ajib berharap pemerintah mampu menghitung dengan cermat setiap risiko fiskal yang muncul, tanpa mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas. Menurutnya, penurunan tarif PPN bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk dukungan konkret terhadap publik. (NKL)
